JATIMPOS.CO//SURABAYA- Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Kamis pagi tadi (26/12) melepas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaborasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se Jawa Timur, di Grahadi Surabaya. Program dalam rangka “Tuntas Brantas” merupakan satu-satunya dan pertamakali di Indonesia.
“Baru ini dilakukan, bahkan di Indonesia. Kita berkabolari melaksanakan KKN bersama. Sudah bukan jamannya lagi kita bekerja sendiri-sendiri,” ujar Ketua Paguyuban Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) PTN Jatim, Hery Purnomobasuki.
Selain bentuk kolaborasi yang pertama di Indonesia, pelepasan KKN saat ini juga pertamakali dilaksanakan di Gedung Grahadi oleh Gubernur.
“Dalam sejarah KKN di Jatim, baru kali ini dibuka dan dilepas di Grahadi. Dan teman-teman disini mengelola KKN sudah puluhan tahun. Belum pernah di Grahadi. Ini membanggakan. Eksistensi KKN dihargai. Terimakasih Ibu Khofifah,” ujar Koordinator KKN Kolaboratif Brantas, Eko Supeno.
Kegiatan ini menurut Eko Supeno diikuti 21 PTN se Jatim. Pada saat pelepasan, terdapat 16 PTN hadir. “KKN Kolaboratif ini bertujuan agar mahasiswa siap menjadi duta lingkungan, menjadikan Jatim lebih baik,” ujarnya.
Selain itu kata Eko Supeno, menyiapkan mahasiswa menjadi bagian dari proses edukasi bantaran sungai Brantas dari hulu sampai hilir. “Dan menjadi bagian dari pengembangan ekonomi berbasis lingkungan,” katanya.
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, pihaknya ingin tuntaskan Brantas yang sehat. “Tagline kita bersama : Kolaborasi antar PTN Brantas Tuntas,” kata Gubernur.
Dengan kolaborasi KKN ini menurut Gubernur, akan menberikan edukasi, persuasi dan ko-ersi (menguatkan dan jejaring lagi dengan ABH atau Aparat Penegak Hukum).
“PTN melalui KKN membangun komitmen berantas tuntas. Jika IAIN Madura berkolaborasi, meski tidak ada brantas, disitu ada sungai Kemuning yang tiap tahun kalau hujan deras meluber ke Kota Sampang menyebabkan banjir. Jadi tagline-nya yang penting,” katanya.
Selain itu kata Gubernur, penting adanya regulari bersama. “Di awal saya dilantik, sudah saya sampaikan ke Jasa Tirtam BPK dan KPK, supaya ada regulasi kewenangan daerah untuk mengeruk sungai yang dangkal,” paparnya.
Gubernur member contoh di belakang Grahadi saat ada Festival Perahu Nusantara, pada jarak satu meter sudah keluar lumpur. “Kalau kita diberi kewenangan mengeruk, siap termasuk lumpurnya ditaruh dimana kita juga siap,” ujarnya. (nam)
