JATIMPOS.CO//SURABAYA- Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan para Wakil Ketua, serta semua unsur Forkopimda Jatim menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Sidang 2022 dengan acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur Jl. Indrapura Surabaya, Selasa (16/8) pagi.
“Di tengah kondisi global yang saat ini dilanda ketidakpastian serta ancaman dari kondisi Geopolitik dan Geostrategis dunia, ancaman krisis pangan, krisis energi serta krisis keuangan yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini,” kata Gubernur Khofifah usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Sidang 2022.
Gubernur Khofifah menyampaikan perlunya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki pokok-pokok haluan negara seperti yang disampaikan oleh ketua MPR RI dan DPR RI saat sambutan pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2022.
Karena menurutnya adanya pokok-pokok haluan negara bisa menjadi panduan pembangunan bangsa baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Ketika memiliki sebuah pedoman maka arah pembangunan bangsa secara nasional akan lebih jelas.
"Untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa, di tengah dinamika geopolitik dan geostrategis dunia, Bangsa Indonesia membutuhkan pokok-pokok haluan negara," kata Gubernur Khofifah usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Sidang 2022.
Gubernur Khofifah menjelaskan pokok-pokok haluan negara ini akan menjadi acuan yang harus dipedomani setiap pemimpin di negeri ini. Baik presiden maupun kepala daerah yang terpilih.
Sehingga lanjut Gubernur Khofifah, akan ada sinergi dan kesinambungan yang terarah untuk bersama - sama mewujudkan pembangunan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
"Maka kembali penting bagi bangsa Indonesia memiliki pokok - pokok haluan negara sebagai arah pembangunan bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti dulu kita dipandu dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN)," ucapnya.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo hadir pada sidang istimewa DPR RI untuk menyampaikan pidato kenegaraan tahunan di Gedung DPR MPR RI di Jakarta dengan mengenakan pakaian adat Paksian dari Provinsi Bangka Belitung. Baju adat tersebut berwarna hijau yang memiliki filosofi kesejukan, harapan dan pertumbuhan, bermotif pucuk rebung yang melambangkan kerukunan.
Dalam pidatonya, orang nomor satu di Indonesia ini menyampaikan agar semua pihak tetap 'eling lan waspada' dalam menghadapi tantangan global yang saat ini sulit.
Diantaranya pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih, perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit ditambah dengan perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis energi, pangan dan ekonomi dunia.
"Kita harus selalu “Eling lan Waspodo”, harus ingat dan waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah," pesannya.
Hal ini tentu tidak mudah bagi seluruh negara di dunia dan termasuk Indonesia. Namun dengan modal gotong royong, sinergi dan kolaborasi semua pihak, Indonesia mampu menghadapi Pandemi Covid-19.
"Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, Indonesia termsuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini," kata Presiden Joko Widodo.
Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh.
Presiden Jokowi memaparkan bahwa kekuatan kedua Indonesia adalah optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan. Ketiga perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus dijamin.
Lalu UMKM harus terus mendapatkan dukungan agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan 2 decacorn dan 9 unicorn terus didorong untuk membantu pemberdayaan UMKM. Kelima pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya.
"IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru," urainya.
Kembali Presiden Jokowi menegaskan bahwa harus selalu waspada, hati-hati, dan siaga karena Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Perang geopolitik dunia mengancam keamanan.
"Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju. Dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas," ajaknya.
"Marilah kita bersatu padu, untuk Indonesia Maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat," pungkasnya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi banyak perubahan termasuk peluang dan tantangan global yang kompleks.
Munculnya berbagai kecenderungan baru berskala global dengan daya dorong besar, menuntut Indonesia memiliki watak politik yang lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang.
Juga jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan.
"Berangkat dari kenyataan seperti itu, perlu ada pemikiran untuk mengingatkan, serta menunjukkan, peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional, dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, " Kata Bambang Soesatyo.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan realita politik pembangunan Indonesia saat ini banyak dilandaskan pada visi dan misi dari perorangan setiap pimpinan, baik presiden maupun kepala daerah. Sehingga nafas visi dan misi berbangsa dan bernegara dalam konteks pembangunan bangsa terkesan sulit berkesinambungan dan berorientasi pada jangka pendek.
Ia menambahkan bahwa politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah yang ada di Indonesia, seluruh pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional.
"Ada kepentingan nasional yang berbeda-beda sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek," kata Puan Maharani. (hms)
