JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO - Pemerintah Kota Mojokerto, terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi (Jargas) skala rumah tangga. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menargetkan 15.542 sambungan rumah (SR) terpasang secara menyeluruh pada tahun 2021 mendatang.
Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Kota Mojokerto menjadi salah satu dari sembilan daerah se-Indonesia yang terpilih sebagai wilayah pembangunan jaringan gas bumi (Jargas) untuk rumah tangga melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Sejak tahun 2003, pemasangan jargas terus dilakukan. Pada tahun 2003 dan 2016, ada 753 SR terpasang yang dilakukan oleh PGN (Perusahaan Gas Negara) dan pada saat itu masih berbayar senilai Rp 200 ribu permeternya. Pada tahun 2017, terpasang 5.000 SR dari Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, secara gratis," jelas Ning Ita,
Setelah itu, lanjut Ning Ita, pada tahun 2019 sebanyak 4.000 SR dipasang oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dengan ditambah satu tungku kompor gratis untuk warga. Sedangkan di tahun 2020, Pemerintah Kota Mojokerto berencana akan memasang sebanyak 5.699 SR lagi. Namun, karena kondisi Covid-19 maka pemasangan akan ditunda pada tahun 2021.
"Dengan adanya tahapan pemasangan jargas tersebut, maka total jargas sambungan rumah di tahun 2021 mencapai 15.542. Sebenarnya, kami tidak hanya siap menerima 15.542 SR saja, namun kami berharap seluruh wilayah di Kota Mojokerto ini dapat menerima sambungan jargas secara menyeluruh. Sehingga, kota ini menjadi city gas dan berdaya saing," tegasnya.
Adapun hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh Lembaga Minya dan Gas Bumi (Lemigas), estimasi SR yang akan dibangun melalui KPBU untuk Kota Mojokerto yaitu sebanyak 29.575 SR. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemasangan SR tetap gratis, serta harga pun dijamin lebih murah dari elpiji 12 kg, tersedia 24 jam, dan lebih ramah lingkungan (mengurangi emisi karbon). Dengan memanfaatkan gas bumi, masyarakat dapat membantu pemerintah mengurangi beban subsidi dan menghemat APBN impor elpiji.
Melalui kegiatan Konsultasi Publik Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Melalui Skema KPBU, Ning Ita berharap dukungannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh masyarakat dalam pembanguna jaringan gas bumi di Kota Mojokerto berjalan lancar dan membawa kemanfaatan.
"Saya berharap, para narasumber dapat memberikan penjelasan secara detail dan jelas. Serta, saya meminta kepada para peserta agar memperhatikan materi yang disampaikan demi mewujudkan pembangunan jaringan gas bumi secara menyeluruh di Kota Mojokerto," pesan Wali Kota perempuan pertama di Mojokerto ini.
Kegiatan Konsultasi Publik Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Melalui Skema KPBU ini pun, menghadirkan berbagai narasumber profesional di bidangnya secara daring.
Di antaranya, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Alimuddin Baso, Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta Rancang Bangun Novie Andriani, Direktorat Pengelola Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Insyafiah dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Wahyudi Akbari. (din).
