JATIMPOS.CO/JOMBANG – Jelang Pilkada 2024 yang sudah kurang dari 2 minggu, 27 Nopember 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kominfo Kabupaten Jombang bersama Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Jombang menggelar kegiatan Kopilaborasi, Rabu (13/11/2024) di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang.
Kopilaborasi yang mengusung tema wujudkan Pilkada Damai 2024 dan Tolak Hoaks dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Sri Surjati, S.S., M.Si mewakili Pj Bupati Jombang, dihadiri oleh para Kepala OPD terkait, media cetak, online dan influencer. Ketua KPU, Ketua Bawaslu selaku narasumber.
Sri Surjati, S.S., M.Si, mewakili Penjabat Bupati Jombang dalam sambutannya menyampaikan, pentingnya menjaga ruang digital yang bersih dari hoaks dan ujaran kebencian.
"Dengan semakin mudahnya akses internet, informasi menyebar dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi yang kita terima itu benar. Hoaks dan ujaran kebencian seringkali memanfaatkan media sosial untuk menyebar dan memecah belah kita," tegasnya.
Sri Surjati menyebut bahwa penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 79,5%. Angka ini menunjukkan tingginya potensi penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang salah. Oleh karena itu, literasi digital masyarakat menjadi sangat penting.
"Saya mengajak pekerja media cetak, online, influencer dan semua masyarakat untuk memanfaatkan ruang digital dengan lebih bertanggung jawab, agar dapat meningkatkan kualitas pilkada, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghasilkan pilkada yang sah dan demokratis,” pungkasnya.
Senada juga disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, Endro Wahyudi, S.STP, berharap dengan Kopilaborasi yang diselenggarakan oleh KKD jelang Pilkada ini, ruang digital menjadi sehat menekan berita hoaks.
"Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilah dan menyaring informasi," tuturnya.
Sementara Ketua KKD Kabupaten Jombang, M. Nur Kholis, juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam melawan hoaks. Terlebih lagi KKD ini anggotanya dari berbagai lintas sectoral, berbagai profesi, ada dari Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, akademisi, jurnalis influencer, juga OPD. "KKD ini menjadi wadah diskusi yang sangat luar biasa, utamanya dalam menangkal Hoaks, sebagaimana fungsinya yang kami pahami KKD ini ibarat mitigasi bencana," tuturnya.
"Kita harus bersatu padu untuk melawannya. Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, para narasumber dari KPU, Bawaslu, bersama undangan yang hadir secara aktif membahas berbagai strategi untuk mencegah penyebaran hoaks, seperti meningkatkan literasi digital, melakukan verifikasi informasi, dan melaporkan konten negatif, sebagai tujuan tema yang diusung. (her)
