JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN — Yayasan Para Mitra Indonesia bersama CBM Global melalui program Inclusive System for Effective Eye Care (I-SEE) menggelar diskusi publik bertajuk Menjamin Keberlanjutan Layanan Kesehatan Mata Inklusif untuk Semua Warga Madiun di Ayam Jumbo Pak Poen, Kota Madiun, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan keberlanjutan layanan kesehatan mata di Kabupaten Madiun, mengingat program I-SEE akan berakhir pada April 2027.
Direktur Yayasan Para Mitra Indonesia, Asiah Sugianti, mengatakan forum tersebut bertujuan membangun kesadaran bahwa layanan kesehatan mata merupakan hak dasar masyarakat sekaligus tanggung jawab bersama.
“Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk melihat capaian yang sudah dilakukan, sekaligus memetakan tantangan yang masih harus diselesaikan,” ujar Asiah.
Menurut Asiah, selama tiga tahun berjalan, program I-SEE telah melatih 758 kader kesehatan, dengan 630 kader aktif melakukan skrining kepada 10.592 warga dan menemukan 197 kasus gangguan penglihatan.
Di sektor pendidikan, sebanyak 54 guru tingkat SD hingga SMP yang telah dilatih juga aktif melakukan skrining terhadap 2.776 siswa. Hasilnya, 196 siswa teridentifikasi mengalami gangguan penglihatan.
Selain itu, program tersebut mendorong pembentukan Desa Sehat Mata sebagai wadah gotong royong masyarakat untuk membantu warga yang mengalami gangguan penglihatan, termasuk dukungan transportasi menuju layanan kesehatan dan operasi katarak.
Meski demikian, Asiah mengakui masih ada sejumlah tantangan, terutama terkait akses kacamata bagi siswa, penanganan kasus low vision, hingga dukungan pembiayaan transportasi pasien operasi katarak.
“Yang paling penting saat ini adalah memastikan sistem yang sudah dibangun tetap berjalan setelah program selesai. Koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten menjadi kunci,” katanya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Agung Dodik Pujianto, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan sistem layanan kesehatan mata yang telah dibangun.
“Disabilitas memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik dan memastikan keberlanjutan layanan kesehatan mata di fasilitas kesehatan,” kata Agung.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tengah menyiapkan pengadaan alat operasi katarak, mikroskop mata, dan intraocular lens (IOL) yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Dolopo pada tahun ini.
Langkah itu diharapkan dapat memangkas waktu tunggu pasien operasi katarak yang selama ini masih cukup panjang.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ika Yuli Karyani, menilai isu kesehatan mata berkaitan erat dengan pembangunan manusia karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan, literasi, dan produktivitas masyarakat.
“Kesehatan adalah fondasi pembangunan manusia. Kalau kesehatan mata terganggu, itu juga bisa berdampak pada kualitas pendidikan dan produktivitas,” ujarnya.
Diskusi publik tersebut juga menjadi ruang akuntabilitas bagi masyarakat, kader kesehatan, dan organisasi penyandang disabilitas melalui sesi Reality Check Session untuk menyampaikan pengalaman serta kendala dalam mengakses layanan kesehatan mata.
Forum ditutup dengan penyusunan komitmen bersama dan deklarasi publik sebagai landasan penguatan kebijakan daerah agar layanan kesehatan mata inklusif dapat terus berjalan secara berkelanjutan di Kabupaten Madiun. (jum).
