JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menggelar workshop dan literasi media di Mandhapa Agung Ronggosukowati, pada Rabu (12/2/2025).
Kegiatan ini mengusung tema "Mewujudkan Kemitraan dan Menjalin Hubungan Kerja Sama yang Berkualitas, Proporsional, dan Profesional dengan Media", sebagai hasil kerja sama antara Diskominfo Pamekasan, Dewan Pers, serta wartawan di Pamekasan.
Hadir langsung dalam acara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers, Mohammad Agung Darmajaya, Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Totok Suryanto.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pamekasan, camat, perwakilan BUMN dan BUMD, lembaga pendidikan, guru, organisasi wartawan, serta perwakilan kepala desa.
Plt. Kepala Diskominfo Pamekasan, Taufikurrahman, menyampaikan bahwa kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Konkuren di Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan tujuan memberikan gambaran kemitraan yang efektif antara pemerintah daerah dengan instansi lainnya, termasuk dengan media.
"Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025," terangnya saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan, Masrukin, menegaskan bahwa literasi media sangat penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Menurutnya, masyarakat harus mampu memfilter informasi yang tersebar di media sosial agar tidak terjebak dalam berita hoaks atau informasi yang tidak valid.
"Literasi di Kabupaten Pamekasan ini perlu dibangun sinerginya yang positif. Pemkab dalam hal ini yang positif, namun tidak kebal terhadap masukan-masukan yang bersifat kritis. Ini untuk memperbaiki seluruh layanan yang bersifat publik. Salah satunya layanan kesehatan," ungkapnya.
Masrukin juga menekankan pentingnya peran pers dan media sebagai pengontrol program pemerintah, agar kebijakan yang diambil sesuai rencana dan berdampak positif bagi masyarakat.
"Pemerintah daerah harus terbuka terhadap kritik, oleh karena itu melalui workshop ini kita berharap dapat memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah, wartawan, dan Dewan Pers. Kita ingin menciptakan hubungan baik, kerja sama yang berkualitas, artinya tidak saling mengkerdilkan satu sama lainnya," tandasnya.
Workshop ini diharapkan dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan media.
"Saya berharap setelah workshop ini betul-betul ada perubahan komunikasi antara kita. Pemkab ini macam macam dan tidak semua dibekali dengan ilmu komunikasi yang baik. Pemkab harus selalu tersenyum apapun warnanya," pungkasnya. (did)
