JATIMPOS.CO, KABUPATEN JEMBER - Beban warisan dari sisa tanggungan program kesehatan gratis J-Keren (Jember Sehat dan Keren) yang digagas dan dijalankan oleh pemerintahan Hendy Siswanto dari tahun 2022 hingga 2024. Masih menyisakan hutang yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
Jumlahnya tak main main, utang masif senilai Rp214 miliar masih belum dibayarkan kepada tiga rumah sakit daerah (RSD dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat).
Bupati Jember Muhammad Fawait secara lugas mengakui bahwa persoalan krusial ini kini menjadi tanggung jawabnya untuk diselesaikan.
“Tidak bisa dihindari, Pemkab Jember masih punya utang di tiga rumah sakit sebesar Rp214 miliar. Utang ini dari pemerintah sebelumnya. Karena kami yang sekarang menjabat, maka tanggung jawab membayar utang secara hukum ada pada kami,” kata Gus Fawait usai menjenguk pasien di RSD dr. Soebandi, Selasa (21/10/2025).
Merasa terdesak, Fawait langsung mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan jajaran direktur rumah sakit daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Jember untuk merumuskan solusi konkret dan cepat agar utang lunas tanpa mengganggu esensi pelayanan publik.
“Kami sudah kumpulkan para direktur dan dinkes untuk mencari solusi. Target kami, utang ini harus tuntas tahun depan,” ungkapnya.
Gus Fawait mengakui kelemahan administrasi yang membuat pembayaran belum bisa dianggarkan dalam APBD 2025, pembayaran belum teranggarkan karena rumah sakit belum menyusun Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) sebagai dasar penganggaran resmi.
Lebih jauh, Fawait memberikan peringatan keras kepada seluruh perangkat daerah, khususnya sektor kesehatan. Secara tegas program-program yang dijalankan tidak boleh lagi meninggalkan beban finansial tanpa perhitungan fiskal yang matang.
“Saya ingatkan keras, jangan sampai membuat program yang hanya meninggalkan utang! Kalau pun harus berutang, jangan sampai menyusahkan pemerintah berikutnya,” tegasnya.
Program J-Keren di masa Bupati Jember periode sebelumnya, Hendy Siswanto, dinilai bermasalah sebab implementasinya tidak disertai skema pembayaran yang jelas, hingga akhirnya menyisakan tunggakan hingga ratusan miliaran Rupiah yang mencekik keuangan daerah.
Di tengah situasi pengetatan fiskal dan pemotongan transfer dana pusat, pemerintahan Gus Fawait dipaksa berpikir ekstra keras untuk menalangi tanggungan utang tersebut.
“Kita belajar dari pengalaman pahit ini. Pemerintah tidak boleh lagi asal membuat program yang hanya populis tanpa perhitungan realistis. Semua kebijakan harus berkelanjutan dan realistis, karena yang menanggung akibatnya pada akhirnya adalah rakyat Jember juga,” lengkap Gus Fawait. (Ari)
