JATIMPOS.CO/KOTA PASURUAN – Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menerjemahkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat pembahasan visi, sasaran, indikator, dan agenda prioritas pembangunan Kota Pasuruan dalam forum RPJMD, Selasa (21/7/2026).
Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan 19 sasaran, 24 indikator pembangunan daerah, serta 18 agenda prioritas yang menjadi arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Program tersebut mencakup penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi daerah, hingga perbaikan infrastruktur dasar.
Dalam pemaparan forum, sejumlah target strategis menjadi perhatian. Di antaranya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, kualitas aparatur sipil negara, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu, pemerintah juga memasukkan agenda pembangunan Pasuruan Creative Center, pendirian Islamic Center, pembentukan BUMD, pengembangan pasar baru di Bugul Kidul, optimalisasi pelabuhan, hingga penguatan transportasi terintegrasi sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Program sosial juga menjadi prioritas melalui penanganan stunting hingga di bawah lima persen, pemberian makanan bergizi bagi kelompok rentan, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, beasiswa pendidikan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta penguatan Sekolah Lanjut Usia Tangguh (Selantang Mandiri).
Adi Wibowo menilai seluruh target tersebut akan sulit tercapai apabila OPD masih bekerja dengan pola lama yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan kegiatan administratif.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Jangan sampai RPJMD hanya menjadi dokumen yang selesai dibahas lalu disimpan di lemari. Seluruh target harus diwujudkan dalam kerja nyata dan inovasi yang menyentuh kebutuhan warga," kata Adi Wibowo.
Ia mengkritisi masih adanya kecenderungan sebagian perangkat daerah yang lebih fokus pada rutinitas birokrasi dibandingkan pencapaian hasil pembangunan. Karena itu, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai sasaran.
"Pemerintah harus hadir memberikan solusi. Pelayanan publik harus semakin cepat, mudah, dan responsif. Saya tidak ingin masyarakat masih mengeluhkan proses yang berbelit-belit," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pasuruan Nawawi mengingatkan seluruh OPD agar menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan program pembangunan. Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.
Ia menilai kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting untuk mewujudkan visi Pasuruan Anugrah yang menekankan pelayanan publik aktif, ekonomi mandiri, masyarakat guyub, dan lingkungan kota yang nyaman.
"Masih ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Ke depan tidak boleh lagi ada sekat antarlembaga. Semua harus bergerak dalam satu tujuan yang sama untuk kepentingan masyarakat," ujar Nawawi.
Ia juga meminta seluruh anggaran pembangunan difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata. Jangan hanya mengejar laporan administrasi, tetapi pastikan hasilnya dirasakan masyarakat Kota Pasuruan," pungkasnya. (shl)
