JATIMPOS//BONDOWOSO. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mengevaluasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) sepanjang 2026. Evaluasi dilakukan untuk melihat capaian sejumlah program sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih perlu diperkuat hingga akhir tahun.
Evaluasi tersebut menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang P2P Tahun 2026 yang digelar di Bondowoso, Rabu (16/9/2026). Rakor mempertemukan jajaran Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, serta pengelola program untuk membahas perkembangan berbagai indikator kesehatan masyarakat.
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Solikin saat membuka kegiatan mengatakan, bidang P2P memiliki posisi strategis dalam pembangunan kesehatan. Selain menangani berbagai penyakit menular dan tidak menular, bidang tersebut juga mengampu enam dari 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Enam pelayanan tersebut meliputi pelayanan bagi terduga tuberkulosis (TB), penderita HIV, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), diabetes melitus, hipertensi, serta kelompok usia produktif.
Menurut Solikin, evaluasi melalui rakor diperlukan untuk memastikan program yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan. Terlebih, masih terdapat sejumlah indikator yang membutuhkan perhatian dan kerja bersama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, serta masyarakat.
" Kalau kita cermati, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap beberapa program kesehatan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama lintas program dan lintas sektor untuk menyelesaikannya," ujar Solikin.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dr. Moch Jasin mengatakan, rakor menjadi ruang untuk melihat capaian program secara menyeluruh. Pembahasan tidak hanya mencakup penyakit menular, tetapi juga penyakit tidak menular, imunisasi, surveilans, hingga pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
" Rakor ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program-program prioritas yang berkaitan dengan penyakit menular, penyakit tidak menular, sampai peningkatan cakupan imunisasi," kata Jasin.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah capaian menunjukkan perkembangan positif. Pengendalian kasus demam berdarah dinilai lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal serupa terlihat pada kasus leptospirosis. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan mencatat tujuh kasus leptospirosis di Bondowoso. Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator yang dibahas dalam evaluasi pengendalian penyakit menular.
Jasin mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari edukasi kepada masyarakat dan berbagai langkah pengendalian yang dilakukan tenaga kesehatan. Namun, pengawasan dan upaya pencegahan tetap perlu dilakukan untuk mencegah munculnya kasus baru.
Evaluasi juga mencatat perkembangan dalam penemuan kasus HIV. Hingga Agustus 2026, terdapat 69 kasus yang ditemukan, sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah kasus positif yang ditemukan mencapai lebih dari 150 kasus.
Selain penyakit menular, rakor membahas perkembangan program penyakit tidak menular. Salah satu yang menjadi perhatian adalah hasil pelaksanaan CKG yang terus mengalami peningkatan.
Cakupan CKG saat ini telah mencapai 38 persen dari target total 46 persen. Menurut Jasin, peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh strategi pelayanan di luar gedung yang mendekatkan pemeriksaan kepada masyarakat.
" Upaya memberikan pelayanan di luar gedung memberikan hasil yang luar biasa. Sebelum kita bergerak, capaian Cek Kesehatan Gratis berada di angka 20 persen. Sekarang sudah mencapai 38 persen dari target total 46 persen," ujarnya.
Dari pelaksanaan CKG, temuan kesehatan yang banyak dijumpai antara lain hipertensi, diabetes melitus, dan kolesterol tinggi. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi dan pelayanan lanjutan.
Di tengah sejumlah capaian tersebut, peningkatan cakupan imunisasi masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang dibahas dalam rakor. Dinas Kesehatan menilai penguatan imunisasi penting untuk mencegah munculnya kembali penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
Jasin mengatakan, penguatan program P2P membutuhkan konsistensi pelaksanaan di tingkat puskesmas sekaligus dukungan masyarakat. Edukasi menjadi bagian penting, terutama untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap program kesehatan tertentu.
" Imunisasi telah melalui proses penelitian yang panjang. Kalau ada demam setelah imunisasi, itu merupakan reaksi yang umum terjadi dan tenaga kesehatan juga sudah menyiapkan langkah penanganannya," terangnya.
Melalui Rakor P2P 2026, Dinas Kesehatan Bondowoso berharap hasil evaluasi tidak berhenti pada pemetaan capaian, tetapi menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program hingga akhir tahun. Penguatan koordinasi antarprogram dan lintas sektor dinilai diperlukan agar target pelayanan kesehatan dapat tercapai secara lebih optimal.(Eko)
