JATIMPOS.CO/SURABAYA - Direskrimum Polda Jatim menetapkan Amir Khilafatul Muslimin wilayah Surabaya, yaitu AMD (58) sebagai tersangka karena terbukti telah memerintahkan kegiatan syiar motor untuk menyebarkan faham khilafah dan mendirikan negara khilafah kepada khalayak umum.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menjelaskan kejadian bermula pada tanggal 29 Mei 2022. Kelompok Amir Khilafatul Muslimin ini melakukan konvoi sepeda motor dengan rute Surabaya Tanjung Perak hingga Sidoarjo dengan kegiatan membagikan brosur kepada masyarakat dan memasang pamflet pada masing-masing sepeda motor yang digunakan dengan tulisan bersatu hanya dalam sistem khilafah.
Tersangka AMD merupakan penanggung jawab kegiatan dan pembagian brosur termasuk mengimbau masyarakat untuk mendukung pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja di Lampung. Sehingga, Polda Jatim pun menetapkan AMD sebagai tersangka.
"Polri menetapkan satu tersangka AMD yang merupakan pimpinan Khilafatul Muslimin Surabaya," ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Jumat (10/6/2022).
Atas kejadian tersebut, penyidik Polda Jatim telah memeriksa 42 orang anggota Khilafatul Muslimin dan empat orang saksi ahli yang dimintai keterangan.
"Barang bukti yang kita sita kurang lebih 63 buah, buku, brusur, bendera, pamflet dan lain sebagainya," ungkap Dirmanto.
Sementara itu, Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suhariyanto mengatakan, Khilafatul Muslimin Surabaya memang berkoneksi dan berkomunikasi dengan pimpinan Khilafatul Muslimin pusat yang berada di Lampung, untuk mlaksanakan syiar dengan tujuan mendirikan negara Khilafah.
"Sampai saat ini masih dalam proses pendalaman. Kalau lihat benderanya maka dugaan ini bendera khilafah yang memiliki kesamaan dengan bendera ormas HTI," ujar Kombes Totok.
Sejauh ini kata Kombes Totok dari barang bukti yang ada, pendanaan kegiatan tersebut berasal dari iuran anggota. Namun, pihaknya masih malakukan pendalaman apakah ada dana iuran dari luar anggota.
" Untuk sementara mereka menggunakan dana bersumber dari iuran anggota khilafatul muslimin tadi," ungkap Kombes Totok.
Pihaknya kini masih melakukan proses pendalaman terhadap jaringan organisasi tersebut. Sejauh ini, Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Surabaya.
"Kita periksa, memang bukan sebagai organisai yang terdaftar, tapi dia punya struktur," sebut Kombes Totok.
Terhadap tersangka AMD bakal dijerat dengan Pasal 82 A Ayat (2) Jo. Pasal 59 ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan atau Pasal 107 Jo 53 KUHP dan atau Pasal 14 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau Pasal 15 UU nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 KUHP.
" Tersangka terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, " pungkasnya. (jm).
