JATIMPOS.CO/SAMPANG - Dinilai sejumlah desa tidak serentak dan ada yang belum menyalurkan bantuan terdampak pandemi Covid-19, serta masalah data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) yang kurang akurat atau tidak valid, puluhan pemuda Sampang menggelar aksi demo ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Puluhan pemuda masyarakat Sampang yang mengatasnamakan Gerakan Bersama Untuk Kemanusiaan (Gebuk) tersebut, menuntut Bupati Sampang H. Slamet Junaidi segera mencopot jabatan H. Malik Amrullah sebagai Kadis DPMD karena di anggap gagal membawa perubahan lebih terhadap desa yang di Sampang.
" Bupati Sampang segera mencopot jabatan Kadis DPMD atau secara jentel mundur karena gagal membawa perubahan desa lebih baik, " teriak Rolis salah satu orator aksi demonstran.
Pantauan dilokasi, puluhan pemuda masyarakat tersebut terdiri dari gabungan empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sampang. Dimana mengkritisi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT-DD yang selama ini dinilai masih amburadul dan jauh dari apa yang sudah di tentukan sebagaimana di atur dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendes Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Angaran untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.
Aksi diawali dari depan kantor Kejaksaan Negeri Sampang ke kantor DPMD, dengan berjalan kaki sambil berorasi dan melentangkan spanduk dan poster tuntutan aksi demo.
Dikesempatan orasinya, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutannya, yaitu meminta pertanggung jawaban Malik Amrullah selaku Kepala DPMD atas lemahnya kinerja DPMD dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
Data penerima semua bantuan harus transparan disetiap Desa yang bisa diakses semua masyarakat setempat, segera menyalurkan BLT DD ke desa - desa yang belum terealisasi. Serta memohon kepada Bupati agar segera mencopot Jabatan Kadis PMD karena telah gagal membawa perubahan terhadap pemerintahan desa di Kabupaten Sampang.
Kadis DPMD Sampang, H. Malik Amrullah, ketika menemui para demonstran mengatakan, penarikan data tersebut untuk memperbaikan karena akan berbarengan dengan Bantuan Sembako Tunai (BST), sehingga diadakan penarikan data untuk perbaikan.
"Perbaikan itu dilakukan mengganti ke orang lain yang dinilai layak menerima akan tetapi kuotanya tetap, misal sepeluh ya sepuluh menambah penerima lagi," ujar Malik dihadapan pendemo.
Namun Malik tetap tidak menjelaskan secara spesifik terkait data yang amburadul dan dibantu dijawab oleh Akhmad Muktadin selaku Ketua Aliansi Kepala Desa (AKD) yang berujung penolakan oleh para pendemo dengan cara membubarkan diri sambil jalan mundur bersama sebagai bentuk kemundurannya DPMD Sampang karena dinilai impoten dalam menangani amburadulnya data penerima BLT diseluruh Desa di Sampang teresebut. (dir).
