JATIMPOS.CO/SAMPANG - Unjuk rasa yang digelar sejumlah LSM yang tergabung dalam gerakan Bersama Untuk Kemanusiaan (GEBUK) di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sangat disesalkan oleh ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Ahmad Mohtadin, Selasa (9/6/2020).
Menurutnya, pihaknya hadir ditengah-tengah unjuk rasa itu awalnya hanya memantau saja, namun karena dinilai terlalu melebar dan menyimpang serta menyudutkan segenap perangkat Desa, terpaksa harus turun menjelaskan dan mengklarifikasi hal dimaksud dari para Demonstran.
Sikap saya tadi, sebatas meluruskan apa yang disampaikan perwakilan pengunjuk rasa dalam orasinya yang dianggap melebar dan mempermasalahkan perangkat Desa, sehingga harus ada klarifikasi dari kami selaku ketua AKD dan Kepala Desa.
" Kalau memang mau berurusan hanya dengan DPMD tidak masalah asal yang dibahas seputar kinerja di dinas tersebut, namun tadi sama - sama kita dengar mereka membahas kinerja Kepala Desa dan honor perangkat Desa, dan terkesan mencari di kesalahan, tentunya ini menjadi ranah kami," Ucapnya saat dihubungi via celular.
Selain itu, mengenai beberapa Desa yang belum menyelesaikan penyaluran BLT pihaknya menjelaskan, awalnya desa sudah menyelesaikan data penerima BLT dengan acuan non BPNT dan PKH dengan melihat kelayakan, namun beberapa hari setelah itu muncul DTKS sebagai data awal untuk dijadikan rujukan penerima BLT.
Ditambahkan Akhmad Mohtadin, Setelah pihaknya kroscek data tersebut adalah data lama, kendati demikian kami tetap menyusun data kembali, setelah itu datang data lagi penerima BST provinsi dan BST pusat sehingga kami harus menyusun ulang kembali, karena secara aturan tidak boleh ganda," tambahnya.
Tepatnya, Menjelang bulan puasa Ramadhan beberapa waktu kemarin, ada instruksi dari Kemensos untuk segera mencairkan BLT, sehingga kami mengambil sikap untuk memakai data yang sudah kami anggap fix, dengan segera menyetorkan ke DPMD.
"Terakhir kami disuguhkan lagi data tambahan penerima BST dan kembali kami harus merevisi data yang sebelumnya disetorkan, sehingga saat teman-teman dari beberapa lembaga saat audiensi meminta tidak kami berikan, karena harus diperbaiki dan otomatis banyak yang ganda," Jelasnya.
Seharusnya teman-teman LSM lebih aktif sharing informasi, serta memberikan pemahaman kepada kami kalau memang ada kesalahan, bukan lantas asal menuding DPMD terlebih kami, sebagai Kepala Desa bersama perangkat Desa di fonis tidak bekerja, tidak profesional dan macam-macam, Tandasnya.(dir/man).
