JATIMPOS.CO/LAMONGAN - Ribuan petani tambak di Lamongan kembali turun kejalan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat, yakni Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kantor DPRD dan Pemkab Lamongan, Rabu (24/8/2022).
Pantauan di lapangan pertama masa menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berada di jalan Nasional tepatnya Jalan Panglima Sudirman. Ditempat ini masa menggelar aksi kurung lebih satu jam melakukan blokade setengah jalan dan sempat menimbulkan kemacetan cukup panjang.
Dalam aksinya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, massa ditemui oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sukriyah. Para pendemo mendesak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sukriyah agar memperjuangkan nasib mereka untuk bisa mendapatkan kembali jatah pupuk bersubsidi.
Aksi demo kembali di lanjutkan di Kantor DPRD dan Pemkab Lamongan massa juga mendesak Pemkab Lamongan agar memperjuangkan nasib petani tambak untuk bisa mendapatkan kembali jatah pupuk bersubsidi.
Koordinator Aksi Yusuf Fadeli menegaskan, sejak diterbitkannya Permentan No 10 tahun 2022 yang mengatur larangan pupuk bersubsidi diberikan oleh petani tambak dan juga tanaman holtikultura. Petani tambak di Lamongan kesulitan memperoleh pupuk. Akibatnya, petani tambak terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal.
"Intinya tujuan kami petani tambak meminta agar Permentan No 10 tahun 2022 ini dihapus, karena petani tambak di Lamongan khususnya sangat membutuhkan pupuk," kata koordinator aksi Yusuf Fadeli
Selain itu, para pendemo juga menyayangkan sikap pemerintah dan juga anggota DPRD Lamongan yang tidak menyampaikan keluhan petani tambak saat menerima kunjungan kerja menteri pertanian beberapa waktu yang lalu. Massa bahkan menganggap pemerintah dan juga dewan tidak serius memperjuangkan masyarakat atau petani tambak.
"Harusnya keluhan kami ini disampaikan dan kami juga meminta keseriusan bupati dan DPRD untuk menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar mencopot menteri pertanian dan perikanan," Yusuf kembali menegaskan.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi usia menemui para pendemo mengatakan, ia akan segera memperjuangkan nasib petani tambak. Bahkan rencananya besok Bupati akan bertemu langsung dengan anggota DPRI guna menyampaikan keluhan petani tambak kepada mereka. Yuhronur menjelaskan luasan tambak di Lamongan ada 24.000 Ha dengan kebutuhan 36.000 ton.
"Jadi sebenarnya sejak Januari yang lalu sudah berusaha mengkoordinasikan hal ini menyampikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. KKP dan Mentan. Karena belum ada payung hukum terkait hal ini maka lagi-lagi kita kesulitan dan besok kita diundang DPR RI dan akan menyampaikan ini kepada mereka," tandasnya. (bis)
