JATIMPOS.CO/LAMONGAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lamongan menggelar aksi demonstrasi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di depan Gedung DPRD Lamongan, Kamis (1/9/2022).
Dalam aksi ini puluhan pendemo ditemui langsung oleh Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur, Sekertaris Komisi B Anshori dan sejumlah anggota DPRD Lamongan lainya.
Dihadapan wakil rakyat, mereka menyampaikan tiga hal tuntutan. Pertama menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Kedua meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Ketiga menuntut pemerintah membuat skema pencegahan penimbunan migas.
Usai melakukan orasi, puluhan pendemo ditemui langsung oleh Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur, Sekertaris Komisi B Anshori dan sejumlah anggota DPRD Lamongan lainya. Dalam kesempatan tersebut, sebagai wakil rakyat Ketua DPRD Lamongan melakukan penandatanganan sebagai wujud sepakat untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi seperti tuntutan para mahasiswa.
Sementara itu, menanggapi demo tolak kenaikan BBM yang di lakukan organisasi kemahasiswaan HMI, Anshori Anggota DPRD Lamongan ketika di temui awak media setelah menemui demo penolakan kenaikan BBM menyampaikan, apa yang menjadi aspirasi kawan- kawan HMI adalah representasi keinginan rakyat. Dia sangat mendukung penuh mahasiswa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sebagai wakil rakyat, mereka menerima aspirasi mahasiswa dan mendukung mahasiswa menolak rencana pemerintah akan menaikan harga BBM bersubsidi yang akan berdampak terhadap kenaikan harga - harga kebutuhan masyarakat.
"Bahwa penolakan kenaikan BBM kami dukung penuh, karena kami di DPRD adalah wakil rakyat yang harus mendengarkan keluh kesah yang di rasakan masyarakat, termasuk keluh kesah terkait rencana kenaikan BBM," ujarnya.
Lebih lanjut Wakil Ketua DPC Gerindra Lamongan ini menjelaskan, apabila kenaikan harga BBM ini di laksanakan, maka akan berdampak terhadap kenaikan harga - harga kebutuhan masyarakat.
"Terutama kenaikan harga sembilan bahan pokok, dan daya beli masyarakat akan tergerus. kondisi ini tentu akan mengakibatkan laju inflasi mengalami kenaikan," terangnya.
Selain itu, Anshori sekretaris komisi B ini juga menjabarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum pulih akibat dampak covid-19. Dikatakanya, jika kalau kenaikan BBM tetap di naikkan oleh pemerintah pusat, tentu juga dampaknya akan di rasakan masyarakat Lamongan.
"Kondisi ekonomi masyarakat tentu akan bertambah susah, peningkatan angka kemiskinan dan angka pengangguran akan semakin meningkat, apalagi kondisi kemiskinan di Lamongan pada tahun 2021 masih cukup besar yaitu di angka 13,86 %, begitu juga tingkat pengangguran terbuka masih tinggi di angka 4,90%," jelasnya.
Anshori politisi asal Kecamatan Turi ini juga berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan bisa mencari pendapatan lain untuk memenuhi subsidi BBM.
"Apa dengan mengkaji ulang kebijakan Pajak, Retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak," ungkapnya. (bis)
