JATIMPOS.CO/SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti ketimpangan pembangunan, rendahnya angka partisipasi pendidikan menengah, dan efektivitas anggaran dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada Rabu (9/4), juru bicara Fraksi PDIP, Guntur Wahono, S.E., menyampaikan rekomendasi kebijakan dan catatan kritis, meski tetap mendukung LKPJ untuk dibahas lebih lanjut.
Guntur Wahono mengawali pandangannya dengan menganalisis 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKPJ 2024. Ia menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur belum sepenuhnya inklusif dan merata, terutama di wilayah tertinggal.
“Diperlukan diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan sektor UMKM, dan peningkatan investasi yang menyentuh wilayah pedesaan dan pinggiran,” ujar Guntur.
Fraksi PDIP juga menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan sinergi antar kabupaten/kota untuk mengurangi ketimpangan spasial, sebagaimana tercermin dalam Indeks Theil yang masih tinggi.
Terkait Persentase Penduduk Miskin, menurutnya, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, namun kantong-kantong kemiskinan struktural masih banyak ditemukan.
“Perlu pendekatan yang lebih terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas layanan dasar, dan penguatan kelembagaan sosial di akar rumput,” ujar Guntur.
Fraksi PDIP memberikan rekomendasi spesifik untuk setiap IKU. Dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG), mereka mendorong kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan untuk mengatasi ketimpangan di bidang ekonomi dan politik.
Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mereka menyarankan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas dasar. Terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Guntur menekankan pentingnya pendidikan vokasi, link-and-match dengan industri, dan inkubasi wirausaha muda untuk menekan pengangguran usia produktif.
Fraksi PDIP juga menyoroti isu strategis yang membayangi pembangunan Jawa Timur, meskipun anggaran sebesar Rp34,7 triliun telah dialokasikan untuk sektor prioritas. Guntur mencontohkan, anggaran pendidikan sebesar Rp3,4 triliun belum mampu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA, yang hanya mencapai 65,37 persen.
“Ini menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah,” ujarnya. Program pelatihan tenaga kerja dengan anggaran Rp98,75 miliar juga dikritik karena tidak menyertakan data penyerapan kerja pasca-pelatihan.
Di bidang infrastruktur, anggaran Rp4,2 triliun hanya mencapai pembangunan jalan sebesar 96,4 persen, tetapi tidak disertai data kondisi jalan mantap atau distribusi wilayah yang belum terlayani. “Sulit mengukur dampaknya terhadap konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Guntur.
Dalam pengentasan kemiskinan, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp1,35 triliun hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,17 poin persen, dengan ketimpangan kesejahteraan yang masih lebar (Indeks Theil 0,222).
Fraksi PDIP menilai bahwa tanpa pembenahan struktural dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, risiko pemborosan fiskal, ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan publik akan sulit dihindari.
“Kami menekankan pentingnya evaluasi berbasis hasil, integrasi data lintas sektor, dan penyusunan LKPJ yang lebih reflektif,” tegas Guntur.
Mereka juga mendorong penguatan regulasi lingkungan, mitigasi bencana berbasis risiko, dan revitalisasi nilai gotong royong serta toleransi melalui pendidikan karakter.(zen)
