DEWAN

JATIMPOS.CO/JOMBANG - Kegiatan Safari Gemarikan yang digagas DPR RI dan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, yang dikemas dalam acara reses gencar dilakukan oleh Anggota DPR RI Komisi IV, dari Fraksi Demokrat, H. Guntur Sasono di Balai Desa Keras, Kecamatan Diwek, Jombang, Selasa (22/09/2020).

JATIMPOS.CO/SAMPANG - Reses yang dilakukan di luar masa sidang DPR, menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat, baik tingkat daerah, provinsi hingga pusat.

JATIMPOS.CO/JOMBANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, menggelar Rapat Paripurna tentang Nota Penjelasan Bupati Jombang, Senin (21/9/2020).

JATIMPOS.CO//KABUPATEN MOJOKERTO - SW. Nugroho, salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil X, Komisi B Bidang perekonomian menggelar Reses Tahap II di Balai Desa Bangsal , Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, Selasa (15/9/2020) malam.

JATIMPOS.CO//BANYUWANGI - Masyarakat Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi menjadi tujuan agenda reses kedua Anggota DPRD Jawa Timur Dapil 4, Martin Hamonangan, SH. MH, setelah di hari sebelumnya menyerap aspirasi dari masyarakat Wongsorejo, Sabtu (19/9/2020).

JATIMPOS.CO/TULUNGAGUNG - DPRD Kabupaten Tulungagung akhirnya menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda.

JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO – Sidang paripurna DPRD Kota Mojokerto membacakan laporan dari badan anggaran (banggar). Hal ini berkaitan dengan pembahasan Raperda P-APBD 2020 menjadi Perda.

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Anggota DPRD Provinsi Jatim Dapil X, dari Fraksi PDIP, SW. Nugroho menggelar Reses (Serap Aspirasi) II Tahun 2020 di Warung Lesehan Berkah Majapahit, Desa Pandanarum Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Senin (14/9/2020).

JATIMPOS.CO/KOTA BLITAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Wali Kota Blitar terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda), Jumat (18/9/2020).

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Kurangnya sosialisasi terhadap pemberian bantuan dari Pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UMKM) kepada pelaku usaha UMKM di daerah, memicu kekecewaan yang mendalam bagi sebagian warga yang memiliki usaha di pedesaan. Harapan memperoleh bantuan UMKM tidak terwujud, waktu pengajuan proposal bantuan tidak memungkinkan karena batas waktu yang diberikan Pemerintah sudah berakhir.