JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2021 di Pendopo Ronggo Djumeno Kabupaten Madiun, Selasa (10/3/2020).

Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh mengatakan, Musrenbang Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Madiun. Musrenbang ini juga dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2021 yang prosesnya telah di awali dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada tanggal 3 - 13 Pebruari 2020 dan Forum SKPD pada tanggal 27 Pebruari 2020.

" Diharapkan seluruh peserta dapat berperan aktif dalam Musrenbang Kabupaten Madiun Tahun 2020 sebagai forum tertinggi musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Madiun dalam rangka mewujudkan Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak, " jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini merupakan salah satu tahapan perencanaan yang dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamatan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut dia katakan, ada 12 sasaran prioritas yang harus dicapai demi terwujudnya program prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Diantaranya, meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, meningkatnya sarana prasarana keselamatan jalan, meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan meningkatnya usaha Industri Kecil Dan Menengah.

Kemudian, meningkatnya usaha perdagangan, meningkatnya pendapatan petani, meningkatnya akses dan mutu pendidikan, meningkatnya nilai-nilai keagamaan siswa, meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin.

" Melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun ini diharapkan dapat menghasilkan program atau kegiatan yang partisipatif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, " katanya.

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami didampingi Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan Bakorwil Madiun memukul gong menandai dibukanya Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun tahun 2021 (Foto Humas Pemkab Madiun).
------------------------------------
Sementara itu, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami mengatakan, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus ada integrasi antar OPD, sehingga indikator kinerja baik impact maupun outcome yang dihasilkan Iebih signiflkan karena dihasilkan dari hasil keterpaduan program dengan tujuan dan sasaran Iebih tajam dan fokus.

Adapun arah kebijakan itu, diantaranya peningkatan kualitas ASN yang profesional, peningkatan pendapatan daerah dengan mendorong terbukanya investasi, peningkatan pertumbuhan pusat - pusat perekonomian serta mempersiapkan pemerintahan dan masyarakat menuju 4.0 .

" Hasil Musrenbang Kabupaten ini akan digunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2021, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan acuan penyusunan RAPBD dan pada akhirnya ditetapkan menjadi APBD TA 2021, " pungkasnya. (jum).