JATIMPOS.CO/JOMBANG - Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian melaksanakan sosialisasi dan turun tanam tembakau musim tanam tahun 2025 pada lahan demplot agropreneur muda oleh Bupati Jombang Warsubi.
Turut hadir mendampingi Wabup Salmanufin Yazid, Kapolres AKBP Ardi Kurniawan, Dansatrad 222 Letkol Lek Ridar, Dandim 0814 Letkol Kav Devid, Kepala OPD terkait, Forpimcam Kabuh dan Kepala Desa se kecamatan Kabuh. Bertempat di Desa Tanjungwadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Senin (19/5/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para petani di wilayah utara Brantas yang menggantungkan hidupnya pada komoditas tembakau. Bersamaan dengan itu, kebahagiaan terpancar dari wajah warga penerima manfaat program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) dan upah tenaga kerja secara simbolis.
Program sinergitas Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Permukiman, Disnaker ini dalam rangka mendukung program percepatan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jombang, sebagai respons cepat terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Bupati Jombang Warsubi dalam sambutannya menekankan pentingnya komoditas tembakau bagi perekonomian wilayah utara Brantas, selain tanaman padi. Untuk itu Abah Bupati mengajak seluruh petani mempersiapkan musim tanam dengan matang demi meningkatkan kualitas dan produktivitas tembakau, sembari mengingatkan akan tantangan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi hasil panen.
"Mari kita sambut musim tanam tahun ini dengan persiapan yang matang agar kualitas dan produktivitas tembakau meningkat," tutur Bupati.
Tak lupa Bupati juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antar OPD terkait, guna mengintegrasikan pengembangan tembakau dari hulu hingga hilir, memanfaatkan dukungan pembiayaan dari DBHCHT.
"Saya mengajak seluruh OPD terkait, khususnya Dinas Pertanian, Disdagrin, serta Dinkop, untuk saling berkolaborasi guna mendorong integrasi pengembangan tembakau dari hulu hingga hilir. Terlebih lagi, kita didukung oleh pembiayaan dari DBHCHT. Maka mari gunakan dana ini sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kesejahteraan petani tembakau Kabupaten Jombang,” tuturnya.
Disebutkan Bupati bahwa data peningkatan luas areal tanam tembakau di Jombang yang terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 6.154,40 hektar pada tahun 2024 dengan potensi perputaran uang hingga Rp 335,86 miliar, menunjukkan betapa besar potensi ekonomi komoditas ini. Meskipun demikian, Pemkab Jombang tetap memberikan kebebasan kepada petani untuk memilih antara menanam tembakau atau padi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor guna mendukung swasembada pangan.
Lebih lanjut, Bupati mendorong pengembangan desa model tembakau untuk menerapkan agribisnis secara utuh, termasuk penguatan modal petani, pemanfaatan teknologi, dan penguatan akses pasar.
"Kita patut berbangga karena kabupaten Jombang telah memiliki varietas tembakau unggul lokal dengan cita rasa khas, yaitu jinten pakpie 1, jinten pakpie 2, dan manilo. Namun keunggulan ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas budidaya dan penguasaan pasar yang lebih baik, mengingat harga komoditas tembakau sangat rentan terhadap fluktuasi pasar, maka dibutuhkan strategi yang lebih terstruktur,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, kebahagiaan juga dirasakan oleh 35 keluarga di Kecamatan Kabuh yang menerima bantuan program PK-RTLH dan upah tenaga kerja secara simbolis menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Jombang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Program PK-RTLH tahun 2025 menargetkan 52 unit rumah di Kabupaten Jombang.
"Tahun 2025, program ini menargetkan 52 unit rumah, dengan rincian di Kecamatan Kabuh sebanyak 35 unit rumah yang tersebar di 8 desa, yakni desa Mangunan, Kabuh, Sumberingin, Karangpakis, Pengampon, Kedungjati, Marmoyo, dan Tanjungwadung. Sedangkan di kecamatan Ngusikan terdapat 17 unit rumah yang tersebar di 7 desa, diantaranya desa Sumbernongko, Ngusikan, Ketapangkuning, Ngampel, Asemgede, dan Mojodanu.
"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, baik pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat penerima manfaat, serta Bank Jatim yang telah memberikan dukungan" pungkasnya.
Sinergi dan kolaborasi antar OPD ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Much. Rony menyampaikan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas komoditas unggulan pertanian, salah satunya tembakau. Selain itu, upaya tersebut juga untuk mendampingi petani dalam memahami tata kelola budidaya tembakau yang baik, mulai dari pemilihan bibit, pola tanam, pemupukan, hingga proses pascapanen.
“Kami ingin petani tembakau tidak hanya menanam, tapi juga paham bagaimana meningkatkan kualitas hasil panen. Dengan begitu, nilai jual tembakau bisa naik dan kesejahteraan petani meningkat,” ungkapnya.
Apalagi tembakau sebagai salah satu komoditas unggulan, mendapatkan perhatian khusus melalui pendanaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Jombang dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau lokal terbesar di Jawa Timur.
“Menurut data, luas tanam tembakau di Jombang pada tahun 2024 mencapai 6.154 ha, dengan produktivitas daun basah mencapai 17-20 ton per ha, yang merupakan angka yang cukup tinggi di tingkat Jawa Timur,” jelas Rony. (her)
