JATIMPOS.CO/SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy, Selasa (16/6/2020).
Pemaparan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya itu dimulai dengan ramah tamah menu khas Suroboyoan.
Muhajir yang memakai batik lengan panjang dan berpeci begitu tertarik atas cara dan kiat Wali Kota Risma dan merekomendasikan kepada Kepala Daerah lain untuk belajar ke Risma dalam menanggulangi pandemi saat ini.
Saat itu, Wali Kota Risma menjelaskan setelah PSBB tidak diperpanjang, langsung menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19. Dalam Perwali tersebut, dijelaskan secara detail tentang berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh warga Kota Surabaya.
Ia juga menjelaskan bahwa data terkonfirmasi Covid-19 di Kota Surabaya itu memang tinggi lantaran masifnya menggelar rapid test dan tes swab massal gratis di berbagai titik di Kota Pahlawan. Menurutnya, tes massal ini sangat penting untuk mencari dan melacak siapa saja yang terkena Covid-19 atau yang sudah aman.
“Jadi, kita memang mencari Pak. Sebab kalau tidak kita cari, orang-orang yang terkena virus itu akan tambah bahaya,” katanya.
Wali Kota Risma juga bersyukur karena mendapat bantuan mobil laboratorium dari Badan Inteliten Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan bantuan ini, setiap hari selalu ada rapid tes dan tes swab massal di Kota Surabaya. Warga pun sangat antusias mengikuti tes ini karena gratis dan apabila diketahui reaktif langsung ditangani lebih lanjut.
“Bagi warga yang rapid tesnya reaktif, lalu kami tes swab. Nah, sembari menunggu hasil tes swabnya itu kami isolasi di hotel atau di Hotel Asrama Haji bagi yang tidak menunjukkan gejal. Sedangkan bagi warga yang tes swabnya positif dan sudah menunjukkan gejala, langsung kami rawat di rumah sakit,” kata dia.
Di samping itu, Wali Kota Risma juga menjelaskan sejak awal, Pemkot Surabaya sudah memasifkan tracing dan melakukan pengelompokan atau klaster terkait pasien Covid-19, sehingga bisa diketahui orang-orang yang berstatus OTG, ODP, PDP, dan konfirmasi Covid-19. Data tersebut sudah dikantonginya, termasuk data-data tracingnya sejak awal hingga saat ini.
"Alhamdulillah sampai hari ini tidak keluar dari data kami. Biasanya, pertambahan positif itu berasal dari ODP atau PDP yang baru keluar swabnya dan ternyata positif, dan itu sudah kami pantau," imbuhnya.
Wali Kota Risma juga mengaku terus memasifkan pembentukan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Bahkan, ia juga sudah berkoordinasi dengan Polres Tanjung Perak dan Polrestabes Surabaya untuk terus memasifkan pembentukan kampung tangguh hingga ke tingkat RW se-Kota Surabaya, meskipun hingga saat ini sudah ada sebanyak 1.340 kampung yang sudah membentuk kampung tangguh tersebut.
“Jadi, kami terus menciptakan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo ini untuk menjaga supaya penyebarannya bisa terhambat di tingkat bawah. Kalau ini maksimal di tingkat bawah, saya yakin bisa menghambat penyebarannya,” tegasnya.
Selain itu, Wali Kota Risma juga menjelaskan tentang protokol kesehatan yang telah diterapkan di berbagai bidang sesuai landasan Perwali nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19. Ia menjelaskan bahwa di pasar sudah dilakukan penataan, termasuk pula di mal, hotel, tempat ibadah, transportasi dan berbagai bidang lainnya.
“Jadi, kita ada kampung tangguh, mal tangguh, tempat ibadah tangguh, pasar tangguh dan berbagai bidang lainnya. Ini penting supaya warga ikut sadar dan bersama-sama melawan Covid-19 ini,” ungkapnya.
Mendengar penjelasan Wali Kota Risma, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy menyuruh salah satu stafnya untuk meminta kepala daerah lain di Indonesia, khususnya kepala daerah yang di wilayahnya itu banyak kasus Covid-19, belajar ke Wali Kota Risma.
“Suruh belajar ke sini mereka (Bupati atau Wali Kota yang daerahnya banyak kasus Covid-19) biar tahu,” kata Menko PMK.
Bahkan, pada saat itu Menko PMK meminta salah satu staf Wali Kota Risma untuk menyusun lebih detail dan lebih akurat paparan Wali Kota Risma itu. Supaya semua upaya yang telah dilakukan oleh Wali Kota Risma bersama jajarannya itu bisa dipelajari oleh semua orang. (*).
