JATIMPOS.CO/JAKARTA - Jelang perhelatan Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro 1957, polemik tentang legalitas kepemimpian Ormas Kosgoro 1957 kembali mengemuka. Hal ini disebabkan dasar hukum penyelenggaraan Mubes itu masih simpang siur di tengah masyarakat.

Mubes Kosgoro 57 yang sudah diagendakan pada tanggal 6 – 8 Maret 2021 menuai polemik. Pasalnya pembentukan kepanitiaannya tidak memiliki dasar hukum, sehingga dinilai  illegal.

Sesuai dengan putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  AHU-00222215.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang pengesahan pendirian badan hukum Perkumpulan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957 (Kosgoro 57) menyatakan Kosgoro dipimpin oleh Dr. Muhammad Azis Syamsuddin sebagai Ketua Umum.

Tiba-tiba ada Mubes Kosgoro 1957 yang diselenggarakan di Cirebon yang dipimpin oleh Agung Laksono. Hal ini menjadi pertanyaan tentang keabsahannya.

Seperti disampaikan oleh Supardiono Kader dari Kosgoro 1957 dan juga Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi. “Pelaksanaan Mubes Kosgoro di Cirebon itu tidak memiliki dasar hukum. Pembentukan panitianya pun tidak sah karena dipimpin oleh pimpinan yang tidak memiliki dasar hukum yang bisa membuktikan bahwa ia merupakan pimpinan yang sah," ujar Supardiono, Sabtu (27/2/2021).

Untuk menjaga marwah organisasi, kader Kosgoro meminta Azis Syamsuddin mengadakan Mubes sendiri demi keutuhan Kosgoro 1957. Karena itu, Mubes Kosgoro 1957 yang dipimpin Azis Syamsuddin sebagai Ketua Umum yang sah akan diadakan pada tanggal 6 – 8 Maret di Jakarta.

Yusuf Husni, ketua PDK Kosgoro 1957 Jawa Timur menambahkan, bahwa sebenarnya kejadian ini sangat tidak diharapkan. Karena realitanya Kosgoro 1957 masih ada permasalahan internal terkait keabsahan secara hukum.

Ibaratnya, ada yang memanfaatkan kendaraan tapi tidak mempunyai BPKB dan STNK nya. Dalam kurun waktu selama ini semua berjalan dengan baik baik saja, ternyata ada si pemakai kendaraan tersebut mencoba untuk membuat duplikat surat palsu. Andaikata, si pemakai kendaraan tersebut menyampaikan secara baik baik keinginannya, mungkin BPKB dan STNK nya akan diberikan oleh si pemilik asli kendaraan tersebut.

"Nah, dari sini sudah jelas bahwa Kosgoro yang sah secara hukum berdasarkan surat dari Kemenkumham dan AD/ART untuk menggelar Mubes adalah di pihak Asiz Syamsuddin," pungkas pria yang akrab disapa Cak Ucup yang kini menjadi timses pemenangan Asiz Syamsudin jelang Mubes di Jakarta. (yus)



TERPOPULER

  • Minggu Ini

  • Bulan Ini

  • Semua