JATIMPOS.CO/SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengubah pola penanganan kekeringan yang selama ini dinilai masih bersifat reaktif. Menurutnya, langkah seperti distribusi air bersih melalui tangki hanya menjadi solusi sementara dan tidak menyelesaikan persoalan yang terus berulang setiap musim kemarau.

JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Program pemberdayaan ekonomi menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, di Daerah Pemilihan (Dapil) I. Berbagai usulan yang mengemuka didominasi permintaan bantuan sarana usaha produktif, mulai dari perikanan darat hingga kendaraan operasional roda tiga.

JATIMPOS.CO//SURABAYA - Segenap Pimpinan beserta Anggota DPRD Kota Surabaya mengucapkan Selamat HUT ke 81 Republik Indonesia . Dengan semangat persatuan, gotong royong, dan pengabdian kepada bangsa, mari terus melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin maju, adil, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk berkarya, menjaga persatuan, serta mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik. (ADV)

JATIMPOS.CO/SURABAYA – DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (5/8/2026).

JATIMPOS.CO//SURABAYA  – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Kampung Cerdas memasuki fase krusial. Setelah Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri memberikan tenggat penyelesaian selama 30 hari usai rapat Badan Musyawarah (Banmus), Panitia Khusus (Pansus) bergerak mempercepat pembahasan dengan mempertemukan seluruh pihak terkait guna menyamakan persepsi hukum sebelum regulasi tersebut disahkan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, perusahaan daerah yang terus merugi dan tidak produktif perlu dievaluasi secara menyeluruh.