JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan ajang penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari proyek fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Di hadapan Tim Penilai dari Bappenas, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membeberkan strategi pembangunan yang mengintegrasikan seluruh perangkat daerah agar berorientasi pada satu tujuan, yakni menekan kemiskinan.

Paparan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Tim Penilai PPD 2026 di Ruang Sidang Wali Kota, Senin (6/7/2026), didampingi Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri.

Eri menegaskan, pembangunan Surabaya saat ini difokuskan pada tujuh program prioritas, mulai dari pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan ketimpangan ekonomi, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan memiliki kontribusi nyata terhadap target tersebut. Bahkan, anggaran pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya dinilai dari kualitas fisik, melainkan juga manfaat ekonominya bagi warga.

"Saya sampaikan kepada teman-teman DSDABM, anggaran kamu harus bisa menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan itu bukan hanya urusan bidang sosial," tegas Eri.

Kebijakan itu diterapkan melalui program padat karya yang melibatkan warga prasejahtera dalam pembangunan jalan maupun pemasangan paving. Material pembangunan juga diprioritaskan berasal dari pabrik padat karya milik masyarakat. Skema tersebut, kata Eri, mampu meningkatkan pendapatan warga binaan hingga sekitar Rp6 juta per bulan sekaligus menekan angka pengangguran terbuka dari 9,68 persen pascapandemi menjadi 4,8 persen.

Selain menggerakkan ekonomi lokal, Pemkot Surabaya membangun kolaborasi sosial melalui gerakan orang tua asuh. Program itu berhasil menghadirkan sekolah bagi anak dari keluarga miskin dengan nilai investasi sekitar Rp40 miliar yang seluruhnya berasal dari donasi masyarakat.

"Wali kota jangan bergerak karena ingin populer atau terkenal. Munculkan warga yang menyumbang agar menjadi contoh bagi warga mampu lainnya. Kebersamaan kitalah yang bisa melakukan itu," ujar Eri.

Di sektor ekonomi, Pemkot juga memangkas rantai distribusi pangan dengan mempertemukan hotel-hotel di Surabaya langsung dengan produsen dari daerah mitra seperti Blitar dan Lamongan. Distribusinya dikelola Karang Taruna tingkat kelurahan agar membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda.

"Tugas Pemkot memastikan harganya jangan mahal karena ini langsung memotong mata rantai tengkulak. Harapan kami, pergerakan ekonomi ini memberikan kepastian pendapatan, sehingga anak muda tidak menganggur dan urbanisasi bisa ditahan," katanya.

Eri juga memaparkan inovasi Satu Data Surabaya yang memungkinkan intervensi kemiskinan dan stunting dilakukan secara by name by address. Berdasarkan data tersebut, angka stunting yang mencapai 25,8 persen pada 2021 berhasil ditekan menjadi 0,5 persen pada 2025. Sementara IPM Surabaya tercatat tertinggi di Jawa Timur, ditopang layanan pendidikan dan Universal Health Coverage (UHC).

Ketua Tim Penilai Tahap II PPD 2026, Prakoso Grahayudiandono, mengapresiasi pendekatan pembangunan yang diterapkan Surabaya. Menurutnya, keberhasilan kota ini tidak hanya terlihat dari program pemerintah, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat.

"Paparannya sangat komprehensif dan bagus sekali. Bukan hanya penjelasan dari sisi pemerintahnya saja, tetapi kami melihat bagaimana dampak nyata serta keterlibatan langsung dari masyarakat. Ini bukan lagi sekadar dorongan dari pemerintah, tetapi sudah menjadi kepedulian yang hidup dan dipraktikkan langsung di tengah masyarakat Surabaya," pungkas Prakoso.

Usai pemaparan, tim penilai dijadwalkan melakukan verifikasi lapangan ke sejumlah lokasi, di antaranya Kampung Pancasila, rumah padat karya, fasilitas pengolahan sampah, dan ruang terbuka hijau untuk memastikan kesesuaian antara konsep yang dipaparkan dengan implementasi di lapangan. (fred)