Slamet Widodo menyalakan harapan baru di kampung halamannya, Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Sejak menjabat kepala desa, ia mengembangkan dukungan program EMCL menjadi solusi perlindungan sosial bagi masyarakat. Ribuan warganya kini terlindungi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tanpa pungutan biaya.
JATIMPOS.CO/TUBAN - Kantor Desa Trutup tampak kusam. Catnya memudar, sebagian lantai granitnya ambles dan pecah. "Sejak menjabat tujuh tahun lalu, balai desa tidak pernah saya cat," kata Slamet Widodo. Ada alasan di balik pilihannya menunda mempercantik kantor desa itu. Selama bertahun-tahun, ia lebih sering memikirkan warga yang kehilangan penghasilan akibat kecelakaan, keluarga yang kesulitan membayar biaya pengobatan, atau anak-anak yang mendadak kehilangan penopang hidup. Dari pengalaman itulah lahir sebuah keputusan yang kemudian mengubah arah kebijakan Desa Trutup.
Pria kelahiran 40 tahun lalu itu sadar, bantuan yang datang sesekali tak akan pernah cukup. Yang dibutuhkan adalah sistem perlindungan. Gagasan itu kemudian dibawa ke musyawarah desa pada Maret lalu. Di forum yang dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, hingga tokoh masyarakat, mantan guru itu mengajukan usul yang tidak lazim bagi ukuran sebuah desa yang baru tumbuh pendapatannya: mengalokasikan sebagian APBDes yang tahun lalu tembus Rp 734 juta untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan warga.
Desa Trutup yang memiliki 1.080 kepala keluarga dinilainya membutuhkan sistem perlindungan yang lebih permanen, bukan sekadar bantuan sesaat ketika musibah datang. Usulan itu diterima!
Mulai April 2026, sebanyak 650 kepala keluarga didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang dinilai rentan mengalami kecelakaan mendapat perlindungan dengan iuran Rp 16.800 setiap bulan dibayar pemerintah desa.
Manfaatnya bahkan datang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Baru dua bulan program berjalan, dua warga meninggal dunia. Keluarganya langsung menerima santunan biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta.
Perlindungan itu juga membuka akses terhadap santunan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, hingga beasiswa pendidikan bagi anak apabila peserta meninggal akibat kecelakaan kerja.
Dengan manfaat nyata tersebut, tak salah kalau musyawarah desa juga menyepakati ke depan pendapatan desa akan menutup iuran BPJS Ketenagakerjaan seluruh warga yang berusia 17-65 tahun. Perlindungan sosial terhadap warga benar-benar menguras APBDes Trutup dibanding program sosial sebelumnya yang juga digulirkan ayah dari tiga putri dan dua putra itu.
Mulai santunan kematian Rp 300 ribu, menanggung biaya listrik dan air bersih masjid, serta membiayai air bersih untuk 23 musala dan 2 sekolah. Juga membangun dua unit rumah tak layak huni (RTLH) dan jalan makadam sepanjang 250 meter. ‘’Satu tahun dapat, satu tahun harus habis,’’ kata Slamet ketika ditanya perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBDes Trutup 2025.
Bagi warga Trutup, tentu itu bukan sekadar uang. Itu adalah bukti bahwa pemerintah desa hadir ketika warga mengalami keputusasaan ketika menghadapi musibah.
Bantuan sarana dan prasarana dari ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menjadi titik awal perubahan di desa jalur pipa minyak Banyu Urip, Blok Cepu itu. Pada 2021, EMCL bersama warga membangun jaringan pipa irigasi sepanjang 235 meter. Dua tahun berikutnya, bantuan berlanjut melalui pembangunan dua sumur bor untuk Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa). Kemudian disusul pembangunan kantor Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam).
Infrastruktur itu menjadi fondasi kuat tumbuhnya dua unit usaha desa: Hippa dan Hippam. Di sinilah kepemimpinan Slamet diuji. Ia bersama timnya tidak hanya membangun instalasi air, namun juga membangun kepercayaan warga. Dulu, sebagian besar petani desa yang berjarak sekitar 22 km dari pusat kabupaten itu mengandalkan jaringan irigasi usaha perorangan dengan memanfaatkan aliran Bengawan Solo.
Kepala Desa dan seluruh jajaran perangkat desa Trutup berterima kasih kepada EMCL- SKK Migas dan berkomitmen bersama warganya untuk terus menjaga keamanan dan keselamatan jalur pipa minyak Banyu Urip, Blok Cepu.
Kini, sekitar 95 hektare sawah dilayani enam sumur bor yang dikelola Hippa dengan sekitar 300 petani sebagai anggota. Hanya sekitar 70 hektare lahan yang masih bertahan dengan aliran irigasi yang dikelola perorangan. "Dari Hippa, pendapatan tahun lalu mencapai Rp 535 juta," kata pria yang pernah menjadi guru honor selama 15 tahun di SDN Sumberagung 1, Kecamatan Plumpang itu.
Kepercayaan petani tumbuh bukan hanya karena keuntungan usaha yang kembali ke desa. Biaya layanan irigasi yang relatif murah, hanya Rp 2 ribu per meter kubik, menjadikan mereka tertarik.
Slamet menyampaikan, kunci dari murahnya biaya layanan itu adalah efisiensi. Instalasi listrik untuk sumur bor Hippa dan Hippam dirancang menggunakan satu jaringan. Perawatan pun dilakukan sendiri dengan tenaga pengelola.
Hippam tak kalah berkembang. Unit usaha penyedia air bersih itu kini melayani 396 sambungan rumah dengan pendapatan tahun lalu tembus Rp 199 juta.
Dimulai dari keresahan kepala desa, lahir sebuah kesadaran di Trutup: pembangunan desa tidak selalu dimulai dari kantor desa yang megah. Kadang, ia bermula dari keberanian mengubah arah anggaran. Agar ketika musibah mengetuk pintu rumah berikutnya, yang datang lebih dulu bukan keputusasaan, melainkan perlindungan. (ril/min)
