DEWAN

JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – DPRD Kota Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan nasib para tenaga non-ASN. Kali ini, pimpinan dewan mendatangi langsung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Senin (14/10), guna menindaklanjuti aspirasi dari 18 pegawai non-ASN yang belum masuk dalam daftar pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Rapat paripurna DPRD Jawa Timur memperingati HUT Jatim ke-80, Minggu (12/10/2025) siang, menghadirkan orasi ilmiah Prof. Mahfud MD. Ia mengajak momentum hari jadi dijadikan ruang perenungan atas kiprah Jatim bagi republik dan kompas langkah ke depan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyesuaikan postur Pendapatan Daerah dalam R-APBD 2026 menyusul pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, H. Ahmad Tamim, S.H.I., M.H., menegaskan negara perlu hadir pasca insiden di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota keuangan dan Raperda APBD 2026, dipimpin Wakil Ketua DPRD Bahtiyar Rifai dan dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (13/10/2025).

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK — DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar Rapat Paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi PKB DPRD Jatim menyampaikan pemandangan umum atas Raperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (13/10/2025).

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Komisi B DPRD Kota Surabaya menyoroti keberadaan lokasi usaha yang diduga beroperasi sebagai pasar tanpa izin di kawasan Jalan Tanjungsari, Surabaya Barat.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menilai pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jatim sebesar Rp2,8 triliun harus dijawab dengan efisiensi belanja dan percepatan optimalisasi pendapatan daerah.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Usulan itu disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (6/9/2025).