Colors: Green Color

JATIMPOS.CO/SURABAYA – DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Sosial (Dinsos) memperbaiki pendataan dan penanganan kemiskinan menyusul klaim Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bahwa kemiskinan ekstrem telah nol persen. Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Kamis, (10/4/2025), DPRD Surabaya menilai masih banyak warga miskin yang tak tersentuh bantuan karena data tak sesuai kondisi lapangan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Temuan es krim beralkohol yang dijual secara bebas di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya memicu reaksi keras dari Komisi B DPRD Kota Surabaya. Dalam keterangannya, anggota dan ketua Komisi B menyatakan keprihatinan dan menegaskan pentingnya penindakan tegas serta pengawasan ketat terhadap peredaran produk pangan yang berpotensi membahayakan generasi muda.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — DPRD Kota Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menggelar rapat bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya pada Kamis, (10/4/2025). Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Budi Leksono ini mengupas berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari efektivitas pelatihan hingga penempatan tenaga kerja lokal.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi C DPRD Jawa Timur mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Jatim. Desakan ini menyusul terungkapnya kasus kredit fiktif dan penyalahgunaan sistem BI Fast di Bank Jatim Cabang Jakarta yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp569,4 miliar.

JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO – DPRD Kota Mojokerto meminta Pemerintah Kota Mojokerto segera mencari solusi atas keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sekolah swasta.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna perdana pasca-libur Idulfitri 1446 H pada Rabu, (9/4/2025). Sidang yang digelar di Gedung DPRD ini membahas dua agenda utama: nota kesepakatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.