DEWAN

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan elemen gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim, Rabu (19/2/2025).

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Komunitas Renk Bungkalatan melakukan audiensi ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pamekasan. Audiensi yang ditemui oleh Pimpinan Komisi II tersebut berlangsung di ruang sidang Gedung DPRD Pamekasan, Selasa (18/02).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (19/2/2025) untuk mendengarkan laporan Komisi C terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya 2025-2045.

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Panitia Khusus (Pansus) Hunian Layak DPRD Surabaya menggelar rapat perdana di ruang rapat Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (18/2/2025).

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan tengah mengusut prihal histori Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan Pantai Jumiang Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

JATIMPOS.CO/SUMENEP - Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap seorang anggota dewan setempat yang menjadi tersangka kasus narkoba.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi B DPRD Jawa Timur menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan organisasi petani garam asal Madura pada Rabu (19/2).

JATIMPOS.CO/SUMENEP - Regulasi terkait pondok pesantren (Ponpes) menjadi salah satu agenda prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Panca Wira Usaha Jawa Timur (PWU) dalam rapat paripurna, Rabu (19/2/2025). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono.

JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.