DEWAN

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ancaman penutupan sejumlah pabrik rokok di Jawa Timur akibat tekanan kebijakan cukai memicu perhatian dari kalangan legislatif.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi E, Dr. H. Rasiyo, M.Si., mendorong agar Dinas Perpustakaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut aktif menyukseskan visi Gubernur Jawa Timur dalam mewujudkan “Jatim Cerdas”.

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Sengketa batas wilayah atas 16 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung hingga kini belum menemukan titik akhir. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan akan terus mengawal penyelesaiannya hingga tuntas.

JATIMPOS.CO/BLITAR – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. Hj. Laili Abidah, S.Ag., M.M., menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat yang diserap selama reses tahap II tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) 7, yang mencakup Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.

JATIMPOS.CO/TUBAN – Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun anggaran 2025 dibahas Komisi I DPRD Tuban. Konsentrasinya menyikapi fluktuasi anggaran di tengah kebijakan efisiensi.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur menggelar audiensi dengan jajaran Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) untuk membahas rencana pembangunan Museum Arhanud di Pusat Pendidikan (Pusdik) Arhanud, Malang.

JATIMPOS.CO/TUBAN – Komisi I DPRD Kabupaten Tuban menyoroti tantangan efisiensi anggaran dalam pembahasan perubahan KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun 2025 dalam rapat kerja yang digelar bersama mitra kerja pada Rabu (9/7/2025).

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

JATIMPOS.CO/SURABAYA - DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (7/7). Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Timur.