DEWAN

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menilai pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jatim sebesar Rp2,8 triliun harus dijawab dengan efisiensi belanja dan percepatan optimalisasi pendapatan daerah.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Usulan itu disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (6/9/2025).

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Rapat paripurna DPRD Jawa Timur memperingati HUT Jatim ke-80, Minggu (12/10/2025) siang, menghadirkan orasi ilmiah Prof. Mahfud MD. Ia mengajak momentum hari jadi dijadikan ruang perenungan atas kiprah Jatim bagi republik dan kompas langkah ke depan.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyatakan setuju atas perubahan bentuk hukum PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, H. Ahmad Tamim, S.H.I., M.H., menegaskan negara perlu hadir pasca insiden di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya pada Senin (6/10/2025). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, turut menghadirkan perwakilan Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Bagian Perekonomian dan Kesra Pemkot Surabaya.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK — DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar Rapat Paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganan korban runtuhnya bangunan masjid di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Komisi B DPRD Kota Surabaya menyoroti keberadaan lokasi usaha yang diduga beroperasi sebagai pasar tanpa izin di kawasan Jalan Tanjungsari, Surabaya Barat.

JATIMPOS.CO/SURABAYA– Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hismawa Migas) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang difasilitasi DPRD Kota Surabaya kembali tertunda. Agenda yang seharusnya berlangsung Kamis (2/10/2025) itu batal dilanjutkan lantaran Kepala Bapenda dan Inspektorat Kota Surabaya tidak hadir untuk ketiga kalinya.