JATIMPOS.CO/SURABAYA – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan regulasi daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara.

JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Komisi II DPRD Kota Mojokerto menggelar evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun Anggaran 2026 melalui kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto, Rabu (8/7/2026).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Jairi Irawan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan melakukan asesmen terhadap kebutuhan pendirian SMA maupun SMK Negeri di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Menurutnya, kajian tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

JATIMPOS.CO/PONOROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna dengan dua agenda utama pada Senin (6/7/2026), yakni penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas raperda tersebut.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Ancaman mogok kerja kembali mencuat dari para jagal yang direlokasi ke Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun. Mereka menilai sejumlah persoalan mendasar di fasilitas baru belum juga terselesaikan, meski operasional telah berjalan sejak 1 Juni 2026. Polemik tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Surabaya pada hari Senin (6/7/2026) bersama manajemen PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda, DPRKPP, DPUPR, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta perwakilan mitra jagal.

JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Ancaman kekeringan yang mulai muncul seiring memasuki musim kemarau menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Bondowoso. Dalam rapat kerja pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama BPBD Bondowoso, dewan menilai penanganan kekeringan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD). 

JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Imam Sutarso, SE, meminta pemerintah daerah bersama aparat terkait memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten agar tidak memberi ruang bagi pelanggaran.