HUKUM

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Tiga Warga Negara Asing (WNA) Pakistan dideportasi Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Kemenkumham Jatim, Kamis (4/1/2024) petang.

JATIMPOS.CO/JOMBANG - Secara mendadak tim keamanan dan ketertiban (Kamtib) Lapas Kelas II-B Jombang melakukan sidak, geledah  kamar dan blok hunian warga binaan wanita.

JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO - Enam pesilat yang ditetapkan tersangka kasus pengeroyokan dan penganiayaan oleh penyidik, melakukan upaya hukum dengan mempraperadilankan Polres Mojokerto Kota.

JATIMPOS.CO/SIDOARJO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo mengumumkan penyitaan uang pengembalian tindak pidana korupsi sebesar Rp1,8 miliar lebih dari Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang bertempat di Aula Kantor Kejari Sidoarjo, Selasa (28/11/2023).

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menggelar sosialisasi dan pembinaan hukum dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di RM Kampoeng Sawah, Jalan Raya Madiun - Caruban, Senin (18/12/2023).

JATIMPOS.CO/JOMBANG - Lapas Kelas IIB Jombang Kanwil Kemenkumham Jatim melaksanakan peresmian Ruang Pelayanan Terpadu, Media Center dan Pojok Sinergitas, Pojok Sehat, dan Sistem Belanja Cashless, Jumat (24/11/2023).

JATIMPOS.CO/KABUPATEN JEMBER - Kasus korupsi pembangunan jalan paving yang menjerat Kepala Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah selesai. Pengadilan Tipikor Surabaya pun sudah menjatuhkan vonis pada terdakwa dengan hukuman 1tahun tahanan kota.

JATIMPOS.CO/SUMENEP - Pelapor sekaligus korban calo pegawai oknum ASN di Sumenep diminta meringakan hukuman oleh keluarga tersangka.

JATIMPOS.CO/LAMONGAN – Jelang akhir tahun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan tengah memaparkan refleksi kinerja sepanjang tahun 2023, berkaitan penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi di Lamongan.

JATIMPOS.CO/MADIUN - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 7 Madiun telah menempuh upaya hukum litigasi terhadap sopir truk penemper KA Turangga. Hal tersebut sebagai wujud keseriusan PT KAI dalam memberikan sanksi bagi setiap orang yang menerobos palang pintu perlintasan kereta api dan/atau mengganggu perjalanan kereta api.